Laporan : Humas DPRD Sumsel
Palembang, maylanews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) melaksanakan Rapat Paripurna XI dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Gubernur Sumatera Selatan Terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel. Senin (28/04/2025).
Acara dibuka oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, SE, MM didampingi Wakil Ketua H. Nopianto, S.Sos, MM dan H. M Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM,MH. Rapat ini dihadiri oleh para Anggota DPRD Sumsel dari berbagai Fraksi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel.
Dalam sambutannya Andie Dinialdie mengungkapkan DPRD Sumsel sebagai mitra Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemda. “Hari ini kami DPRD Provinsi sebagai mitra kerja Pemda untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja Pemda, rapat paripurna XI ini akan melaporkan hasil dari pembahasan LKPJ 2024 oleh tim Pansus ” ujar Andie
Juru bicara Tim Perumus Fajar Febriansyah, ST. M.I.Kom., membacakan beberapa rekomendasi antara lain, pada bidang pemerintahan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Dalam hal pengamanan data /dokumen yang berkaitan dengan seluruh aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terutama yang berada di OPD, kiranya Gubernur Sumatera Selatan dapat memerintahkan BPKAD selaku OPD yang bertanggungjawab menatausahakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Di bidang perekonomian, DPRD Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. “Meminta kepada Saudara Gubernur Sumatera Selatan” Produksi Bibit Unggul.
Pompanissi, pupuk dan irigasi.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Meminta kepada Saudara Gubernur Sumatera Selatan, mengoptimalkan potensi perairan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan membentuk sentra pembibitan ikan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Program Bantuan dan Pemberdayaan Masyarakat dan lain-lain.
Di dinas Perkebunan yakni mengenai validasi sawit, juga panitia khsusu perkeunan. Di bidang kehutanan, Meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan. Untuk mengkaji banyaknya kawasan hutan di Sumatera Selatan yang masuk HGU perusahaan perkebunan secara illegal.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan. Meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan, melakukan perencanaan yang terukur terkait investasi di Sumatera Selatan, sehingga investasi yang masuk bukan hanya perusahaan yang lama, juga mendorong perusahaan baru untuk berinvestasi di Sumatera Selatan.
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan, pengkajian Ulang Kegiatan di Buffalo Center Rambutan. Diperlukan pengkajian ulang terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Buffalo Center Rambutan, termasuk evaluasi terhadap permasalahan yang ada. Karena itu seluruh program harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh data yang akurat agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan fungsional.
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan, Pelaksanaan Operasi Pasar yang Tepat Sasaran. Dinas Perdagangan diminta untuk melaksanakan kegiatan operasi pasar secara lebih tepat sasaran. Berdasarkan laporan yang kami terima, kegiatan operasi pasar selama ini cenderung dilakukan di sekitar kantor dinas. Seharusnya, kegiatan tersebut dilaksanakan langsung di pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah atau daerah yang tergolong rawan pangan, agar bantuan lebih dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan agar setiap keikutsertaan dalam pameran di luar Provinsi Sumatera Selatan menampilkan produk-produk UMKM dari seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan keragaman produk UMKM dari berbagai daerah secara merata, dan tidak hanya menampilkan produk yang itu-itu saja.
Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan. Meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan, mendorong peningkatan kinerja birokrasi di bidang perekonomian, khususnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan laporan Biro Perekonomian, terdapat lima BUMD yang kinerjanya belum optimal. Oleh karena itu, diminta kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mendorong kemajuan BUMD ke depannya.
Juga pada bidang keuangan, bidang Pembangunan, bidang kesejahteraan rakyat, bidang pemberdayaan Perempuan dan anak juga melanjutkan penyelesaian pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sumatera Selatan. Merekomendasikan. Rumah Sakit Ernaldi Bahar dari Rumah Sakit Rujukan Type B Menjadi rumah sakit Rujukan Type A.
Sementara itu, Gubernur dalam sambutannya mengatakan Pada tanggal 24 Maret sampai dengan 20 April 2025, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan dan Penelitian Pansus dengan Organisasi Perangkat Daerah. Berbagai masukan, saran dan pandangan yang kami terima, khususnya di bidang Pemerintahan, Perekonomian dan hal.
Keuangan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan akan ditindaklanjuti penyempurnaannya sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan. Masukan yang disampaikan tersebut sangat penting untuk melakukan evaluasi kembali semua arah kebijakan yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan.
Semua upaya telah dilaksanakan semaksimal mungkin, untuk mencapai target kinerja. Walaupun masih terdapat program yang belum tercapai secara optimal. Pencapaian prestasi masih perlu diimbangi dengan kerja keras dan kerja hal.5 cerdas. Kekurangan, ketidakpuasan, serta adanya permasalahan di bidang pembangunan infrastruktur tentunya akan semakin banyak.
“Saya berharap, semua OPD dapat memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan maupun penyiapan rencana kerja pemerintah daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan, dalam lingkup perundangundangan yang mendasarinya,” katanya. (Editor Wahyu)
