Laporan : Diskominfo Palembang
Palembang, maylanews.co.id – Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II DPRD Kota Palembang yang digelar di Gedung DPRD, Senin (30/3/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Palembang Hari Apriansyah ini membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025.
Dalam forum tersebut, berbagai fraksi menyampaikan apresiasi sekaligus catatan terhadap kinerja Pemerintah Kota Palembang selama 2025.
Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara M. Aris Al-Kautsar menilai pemerintah telah menunjukkan upaya positif, khususnya di sektor infrastruktur dan pendidikan. Namun, mereka menyoroti masih banyaknya kondisi jalan rusak serta fasilitas sekolah yang belum memadai.
“Perlu percepatan perbaikan jalan dan evaluasi sarana pendidikan agar sesuai standar pelayanan,” tegasnya.
Fraksi NasDem juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025. Mereka mendorong pemerintah untuk menghadirkan inovasi dan terobosan guna meningkatkan pendapatan daerah pada 2026. Tak hanya itu, pemerataan layanan kesehatan dan sosial juga menjadi perhatian agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
Fraksi ini turut mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar capaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi warga. Mereka juga menegaskan agar penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) tidak melampaui batas waktu sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang dinilai cukup baik.
Berdasarkan laporan, realisasi pendapatan Kota Palembang tahun 2025 mencapai 92,29 persen atau sebesar Rp4,87 triliun dari target Rp5,28 triliun.
“Capaian ini patut diapresiasi dan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik dalam mewujudkan Palembang berdaya dan sejahtera,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra.
Fraksi lainnya seperti Golkar, PKS, dan PDI Perjuangan juga menyampaikan pandangan serupa, yakni mengapresiasi capaian kinerja pemerintah, namun tetap memberikan sejumlah catatan terutama terkait optimalisasi pendapatan, efektivitas belanja daerah, serta realisasi program pembangunan.
Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan kota.
“Ini adalah evaluasi kinerja OPD. Kita akan melihat mana yang masih kurang dan mana yang sudah baik, semuanya akan diberikan masukan agar ke depan lebih maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah isu yang menjadi perhatian DPRD, seperti perbaikan jalan rusak, lampu jalan, pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir.
“Masalah ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga perlu dukungan masyarakat, mulai dari tingkat RT hingga lurah,” kata Ali Subri.
Sementara itu Wali Kota Palembang Ratu Dewa menanggapi penyampaian fraksi akan memberikan jawaban dan akan menindaklanjuti beberapa hal yang menjadi perhatian.
“Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ke depan, agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Palembang,” pungkas Dewa. (Editor Wahyu)
